#ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa syarat nilai tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing (TOEFL) pada tes masuk kerja, baik instansi pemerintah maupun swasta, bukanlah suatu bentuk diskriminasi. ...

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan sehingga Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ...

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang meminta agar warga negara yang tidak beragama diakui di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ...

Pemerintah akan mulai menerapkan opsen pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat pada Januari 2025. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara ...

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendorong kelompok rentan terlibat dalam perumusan kebijakan guna membangun ekosistem pelayanan publik yang ...

Kantor Imigrasi Denpasar, Bali menyebutkan pihaknya tidak menangani terkait administrasi kependudukan warga negara asing (WNA) melainkan penindakan pelanggaran izin tinggalkeimigrasian. Hal ...

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mendorong pemerintah untuk segera melakukan penyesuaian terhadap peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara. “Penyesuaian ...

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, melaksanakan program jemput bola untuk perekaman kartu tanda penduduk (KPT) elektronik bagi kalangan lanjut usia, ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan penilaian zona hijau tertinggi dalam tingkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia. ...

Pemerintah Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah membentuk mal pelayanan publik (MPP) dalam rangka meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat di ...