#AHLI HUKUM PIDANA

Kumpulan berita ahli hukum pidana, ditemukan 636 berita.

Notaris akui jalani pemeriksaan terkait kasus TPPU di Kejati NTB

Seorang notaris asal pulau Sumbawa mengakui telah menjalani pemeriksaan pada hari ini terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan gratifikasi eks Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) ...

Kerugian kasus dugaan korupsi dum truk LHK Lombok Tengah dalam proses

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Belanja Modal berupa Dump Truck dan Arm Roll pada ...

Polres: Ahli arahkan kasus material bangunan beach club ke perdata

Pejabat Kepolisian Resor Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat menyampaikan bahwa ahli hukum menyatakan kasus dugaan hilangnya material proyek pembangunan beach club di kawasan wisata Gili Meno mengarah ...

Kejari Lotim periksa 58 saksi kasus korupsi pengadaan buku

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, memeriksa sedikitnya 58 saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan buku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat. ...

Berkas enam tersangka korupsi masker COVID-19 lengkap

Pejabat Kejaksaan Negeri Mataram menyatakan berkas perkara korupsi pengadaan masker COVID-19 tahun anggaran 2020 untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat milik enam tersangka telah lengkap atau dalam ...

Ahli mendorong MK revisi Undang-Undang Peradilan Militer

Dua ahli hukum tata negara yang dihadirkan pemohon dalam sidang pengujian materil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merevisi ...

Mahfud bilang tidak sulit tangkap koruptor lari ke luar negeri

Ahli Hukum Tata Negara Mahfud MD menegaskan penangkapan koruptor yang melarikan diri ke luar negeri bukan perkara sulit secara hukum lantaran negara punya instrumen yang memadai untuk memburu dan ...

Mantan pejabat BPN dituntut 1,5 tahun berkaitan korupsi tanah

Jaksa dalam materi tuntutan meminta majelis hakim menjatuhkan pidana hukuman 1,5 tahun penjara terhadap mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Baiq ...

Eks Direktur Pertamina: Tak ada unsur niat jahat di kasus pengadaan LNG

Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2012–2014 Hari Karyuliarto mengklaim tidak ada unsur mens rea atau niat jahat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair (LNG). Menurut ...

FSHA mengusulkan pembentukan Badan Peradilan Khusus lewat RUU Jabatan Hakim

Forum Silaturahmi Hakim Ad Hoc (FSHA) mengusulkan pembentukan Badan Peradilan Khusus (Badilsus) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim yang saat ini sedang dibahas. ...