#AHLI PIDANA

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, memeriksa sedikitnya 58 saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan buku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat. ...

Pejabat Kejaksaan Negeri Mataram menyatakan berkas perkara korupsi pengadaan masker COVID-19 tahun anggaran 2020 untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat milik enam tersangka telah lengkap atau dalam ...

Pejabat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengungkap bahwa Subhan, mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa menerima uang gratifikasi dengan nominal mencapai miliaran rupiah. ...

Pejabat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengungkap bahwa Subhan, mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa menerima uang gratifikasi dengan nominal mencapai miliaran rupiah. ...

Dua ahli hukum tata negara yang dihadirkan pemohon dalam sidang pengujian materil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merevisi ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan berkas perkara dugaan korupsi pengadaan mebel untuk 40 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) senilai Rp10,2 miliar telah lengkap atau P-21. Asisten ...

Ahli Hukum Tata Negara Mahfud MD menegaskan penangkapan koruptor yang melarikan diri ke luar negeri bukan perkara sulit secara hukum lantaran negara punya instrumen yang memadai untuk memburu dan ...

Jaksa dalam materi tuntutan meminta majelis hakim menjatuhkan pidana hukuman 1,5 tahun penjara terhadap mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Baiq ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memeriksa data hasil penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok Tengah terkait penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi dengan ...

Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2012–2014 Hari Karyuliarto mengklaim tidak ada unsur mens rea atau niat jahat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair (LNG). Menurut ...