#APBD NTB

Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menerjunkan tim ke Kabupaten Sumbawa untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan seluas 70 hektare untuk ...

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) wajib diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah, baik dalam penyusunan peraturan, pengambilan ...

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal memastikan tidak ada lagi perpanjangan kontrak bagi 518 pegawai honorer yang selama ini mengabdi di lingkungan pemerintah provinsi setelah pemerintah ...

DPRD Nusa Tenggara Barat mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) untuk melakukan intervensi pengelolaan sampah di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah mengingat kedua daerah tersebut menjadi ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menerima penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat atas capaian persentase tertinggi dalam penyelesaian tindak lanjut ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalokasikan anggaran untuk penataan berbagai fasilitas olahraga sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pengembangan atlet ...

Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Made Slamet, memintapemerintah provinsi terkait tidak dianggarkan-nya gaji untuk 518 tenaga honorer daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah APBD 2026. ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mengelola sarana dan prasarana (sarpras) olahraga secara profesional agar bisa menjadi motor penggerak ekonomi ...

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Nusa Tenggara mencatat realisasi penerimaan pajak per November 2025 mencapai Rp4,4 triliun atau setara 65,4 persen dari target ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan dana pokok pikiran (Pokir) pada APBD 2026 mengalami pengurangan bila dibandingkan tahun sebelumnya. ...