#ASPIRASI DPRD NTB

Kumpulan berita aspirasi dprd ntb, ditemukan 467 berita.

DPRD Lombok Tengah klarifikasi terkait honorer non database

DPRD Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan klarifikasi terhadap eksekutif dengan memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah untuk meminta kejelasan terkait nasib honorer non ...

Ketika mukena menjadi barang bukti

Pembagian mukena dan sarung sejatinya identik dengan niat baik bahwa negara hadir untuk warga. Ia sering dilekatkan pada program bantuan sosial, menyentuh ruang privat masyarakat, bahkan menyentuh ...

Tajuk ANTARA NTB - Mukena Lombok Barat dalam jerat tata kelola anggaran

Pengadaan mukena dan sarung sejatinya merupakan bagian dari kebijakan sosial yang sarat makna. Ia menyentuh kebutuhan dasar, ruang privat, sekaligus sisi spiritual masyarakat. Namun perkara ...

Terpopuler: Pelatihan tenaga honorer non database, harga emas naik, korupsi pokir DPRD Mataram hingga NTB menguji mesin birokrasi

Sejumlah berita menarik di Nusa Tenggara Barat pada (7/1) yang perlu dibaca publik. Berikut rangkuman berita Antara NTB yaitu: 1.DPRD Lombok Tengah minta tenaga honorer non database tak ...

Kursi kosong warnai sidang paripurna DPRD Lombok Timur

Kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam sejumlah sidang paripurna di daerah setempat kerap minim sehingga kursi peserta rapat terlihat tidak ...

DPRD Lombok Timur usulkan pembentukan Ranperda pengelolaan pariwisata

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif tentang pengelolaan pariwisata dalam meningkatkan ...

Mencari Sekda yang 'SEKDA'

Proses rekrutmen Sekreraris Daerah ( Sekda ) Provinsi NTB tengah berlangsung. 10 kandidat berjuang menjemput takdir. Ikhtiar menjadi yang terbaik. Untuk ditetapkan menjadi Sekda XIV di Provinsi ...

Legislator minta seleksi calon anggota Komisi Informasi di NTB ditunda

DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) ditunda karenadiduga terjadi kecurangan dalam proses seleksi di lembaga ad hoc tersebut. Anggota Komisi ...

Legislator minta Pemprov NTB kaji mutasi PPPK

Anggota Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat, Didi Sumardi meminta pemerintah provinsi mengkaji kembali kebijakan mutasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Didi Sumardi mengaku tekah ...

Agenda reformasi Indonesia selaras dengan prinsip OECD

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebut agenda reformasi Indonesia secara luas telah selaras dengan standar Organisation for Economic ...