Terpopuler: Pelatihan tenaga honorer non database, harga emas naik, korupsi pokir DPRD Mataram hingga NTB menguji mesin birokrasi

Mataram, NTB (ANTARA) - Sejumlah berita menarik di Nusa Tenggara Barat pada (7/1) yang perlu dibaca publik.

Berikut rangkuman berita Antara NTB yaitu:

1. DPRD Lombok Tengah minta tenaga honorer non database tak menolak pelatihan

Lombok Tengah (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta tenaga honorer non database yang kontraknya tidak dilanjutkan untuk tidak menolak pelatihan kerja yang diberikan pemerintah daerah di Balai Latihan Kerja (BLK).

"Pelatihan kerja yang diberikan pemerintah daerah itu jangan ditolak, seharusnya diikuti saja," kata Sekretaris Komisi III DPRD Lombok Tengah Ki Agus Azhar di Lombok Tengah, Rabu.

Baca beritanya di sini

2. Harga emas Antam hari ini naik jadi Rp2,549 juta per gram, Rabu 7 Januari 2026

Jakarta (ANTARA) - Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Rabu, menembus angka Rp2.549.000 per gram, naik Rp34.000 setelah sehari sebelumnya berada di harga Rp2.515.000 per gram.

Selain itu, kenaikan harga emas tersebut turut mendongkrak harga pembelian kembali (buyback) yang kini berada di level Rp2.405.000 per gram.

Baca beritanya di sini

3. Jaksa periksa puluhan saksi kasus korupsi bansos pokir DPRD Mataram

Mataram (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, memeriksa puluhan saksi kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial dengan anggaran bersumber dari dana pokok pikiran atau pokir DPRD Mataram.

"Sekitar 50 saksi yang sudah kami periksa," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Mataram Harun Al Rasyid di Mataram, Rabu.

Baca beritanya di sini

4. NTB menguji mesin birokrasi

Mataram (ANTARA) - Penataan struktur organisasi di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada awal 2026 menandai fase penting reformasi birokrasi daerah.

Pemberhentian 11 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) bukan sekadar peristiwa kepegawaian, melainkan konsekuensi langsung dari implementasi Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang merampingkan dan menggabungkan sejumlah OPD.

Baca beritanya di sini

5. Pemkab Lombok Tengah usulkan aspirasi tenaga honorer non database

Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan aspirasi tenaga honorer non database untuk tidak dirumahkan atau diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu diusulkan kepada pemerintah pusat.

"Aspirasi yang disampaikan ini kami tindaklanjuti ke pemerintah pusat," kata Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah saat menerima aksi hering ratusan tenaga guru honorer non database di Kabupaten Lombok Tengah, Rabu.

Baca beritanya di sini