#BADAN HUKUM

Kementerian Hukum (Kemenkum) memprioritaskan program utama Presiden Prabowo Subianto dalam pelayanan badan usaha pada triwulan kedua tahun 2025, yakni terkait pendirian Koperasi Daerah Merah Putih. ...

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak akan menghambat pemberantasan korupsi, seperti ...

Pejabat Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar menyampaikan bahwa pengawasan reklamasi laut di Gili Gede, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berada di bawah kendali ...

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)komitmen dalam mendorong kolaborasi internasional untuk meningkatkan kapasitas tata ...

PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus bersinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan kepada warga ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong perlindungan spesies kunci dan ekosistem laut pada kawasan Teluk Saleh yang terletak di bagian utara Pulau Sumbawa. Kepala Dinas Kelautan ...

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendorong warga binaan Lapas Perempuan Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk bisa mandiri secara ekonomi setelah mereka kembali ...

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan penindakan praktik kecurangan beras menjadi langkah penting untuk melindungi masyarakat dari kerugian serta memastikan keadilan ...

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyinkronkandata tambang yang tidak memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH). ...

Wakil Ketua DPRD Lombok Timur M.Waes Al Qorni mendatang para pendemo untuk melaporkan Aparat Penegak Hukum (APH) apabila ada diantara anggota DPRD Lotim yang bermain dengan dana pokirnya. ...