Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat sedang merancang koperasi khusus bagi para pekerja migran untuk masuk dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Pekerja Migran ...
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan penempatan tenaga kesehatan harus berdasarkan data dan kebutuhan formasi pegawai yang riil di lapangan. Bupati Lombok ...
Komisi Pendidikan PB HMI menyelenggarakan Webinar Beasiswa untuk Anak Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Webinar ini dihadiri oleh Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan (Puspenma), ...
Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menunggu regulasi pembahasan upah minimum kota (UMK) untuk tahun 2026, guna mendorong peningkatan produktivitas kerja, meningkatkan daya beli ...
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai merancang skema sumber-sumber gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu setelah adanya ...
Memasuki tahun anggaran 2026, ruang fiskal daerah menyempit. Kebijakan pemangkasan transfer pusat mengubah peta kemampuan pembiayaan pemerintahan lokal. Di atas meja anggaran, angka-angka tampak ...
Desentralisasi fiskal memberi harapan besar bahwa daerah dapat mengelola pembangunan secara mandiri. Namun, ketika dana transfer dari pusat menyusut, harapan itu berhadapan dengan kenyataan yang ...
Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat menghadirkan delapan perusahaan dalam Creatifest 2025 di Jalan Kamal Raya, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres. "Kegiatan ini sebagai ...
Ketua Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat, Moh Akri meminta pemerintah provinsi tidak merumahkan 518 tenaga honorer yang belum jelas statusnya sebelum ada solusi yang jelas terkait nasib mereka. ...
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan keamanan publik dan keberlanjutan investasi di Kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten, yang diberitakan terdapat ...