#DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada dugaan pemerasan agar warga negara asing (WNA) yang bermasalah di Indonesia batal dideportasi ke negara asalnya oleh pihak di Direktorat Jenderal ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan tarif dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing pada Kantor Imigrasi (Kanim) di Bali mencapai Rp100 ribu hingga Rp2,5 juta. ...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat mendukung langkah Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) NTB dalam mengembangkan industri kreatif dan penguatan ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku mendapat informasi terkait dugaan pemerasan di lingkungan kantor imigrasi (kanim) pada sejumlah daerah. "Kami juga mendapatkan sejumlah informasi ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi di sektor pelayanan publik kerap bermula dari penyimpangan yang dianggap sepele dan kemudian berkembang menjadi pelanggaran yang lebih ...

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, mendukung program prioritas pemerintah terkait ketahanan pangan melalui budidaya kedelai edamame. Inspektur Wilayah I ...

Komisi XIII belum menyetujui permintaan tambahan anggaran sekitar Rp5 triliun diusulkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk 2027dengan meminta kementerian tersebut ...

Badan Narkotika Nasional (BNN) masih mendalami jaringan peredaran gelap narkotika internasional yang diduga melibatkan seorang WNA asal Rusia yang ditangkap di Bangli, Bali, dengan barang bukti ...

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mendorong Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memperkuat deteksi dini orang asing demi mencegah terjadinya kejahatan ...

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus melakukan koordinasi dengan Polri dalam menangani kasus perjudian online atau daring (judol) jaringan internasional di Hayam Wuruk Plaza Tower, ...