#DUALISME KEPENGURUSAN

Kumpulan berita dualisme kepengurusan, ditemukan 52 berita.

DPP PBB meminta MK ubah kewenangan Menkum terkait kepengurusan parpol

Dengan Pengurus Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB) hasil Muktamar VI Bali meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah kewenangan Menteri Hukum (Menkum) dari mengesahkan menjadi mencatat ...

DPW PBB NTB sebutkan SK pembekuan kepengurusan tak sah

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa surat keputusan (SK) pembekuan kepengurusan DPW PBB NTB di bawah Ketua Nadirah tidak sah. “Tidak ...

Notasi SEA Games Tahun 2025

Juara dua dengan 91 emas. Terakhir kali Indonesia menyentuh angka 90-an medali pada tahun 1991, 34 tahun yang lalu, di Manila Filipina. Kita bicara tentang prestasi SEA Games Indonesia ...

Pj Ketum PBNU tegaskan normalisasi organisasi dan konsolidasi internal

Penjabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Zulfa Mustofa menegaskan langkah awal kepemimpinannya akan difokuskan pada upaya normalisasi organisasi melalui komunikasi intensif ...

Menpora Erick ingin Popnas disinergikan dengan kalender ajang lain

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)Erick Thohir menginginkan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (Peparpenas) disinergikan dengan kalender ajang ...

PPP NTB ajak seluruh kader bersatu pasca-rekonsiliasi DPP

Sekretaris Wilayah DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Barat, Moh Akrimengajak seluruh pengurus dan kader di wilayah itu untuk kembali bersatu pascaputusan Menteri Hukum ...

Terpopuler: Korupsi dana hibah partai politik, rekrutmen Pendamping Desa Berdaya, hingga SK baru Menhum akhiri dualisme di PPP

Sejumlah berita menarik di Nusa Tenggara Barat pada Senin (6/10) yang perlu dibaca publik. Berikut rangkuman berita Antara NTB yaitu: 1.Kejati NTB terima laporan korupsi dana hibah ...

SK baru Menhum akhiri dualisme di PPP

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerbitkan Surat Keputusan (SK) baru mengenai kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang menyatukan kubu Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto. ...

PPP NTB mengevaluasi kader tak dukung Mardiono

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Nusa Tenggara Barat akan mengambil tindakan tegas kepada sejumlah kader dan pengurus yang dianggap bermain dua kaki di Mukhtamar X PPP di Jakarta pasca disahkan-nya ...

PSHT desak Menkum sahkan kepengurusan M Taufiq

Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) mendesak Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas untuk segera menindaklanjuti penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No 217 Tahun 2024 ...