PPP NTB mengevaluasi kader tak dukung Mardiono

Mataram (ANTARA) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Nusa Tenggara Barat akan mengambil tindakan tegas kepada sejumlah kader dan pengurus yang dianggap bermain dua kaki di Mukhtamar X PPP di Jakarta pasca disahkan-nya kepengurusan Muhammad Mardiono oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Ketua DPW PPP NTB, Muzihir menegaskan pihaknya saat ini masih menunggu arahan DPP di bawah kepemimpinan Muhammad Mardiono yang telah disahkan Menteri Hukum sebagai kepengurusan PPP yang sah.

"Ada pun kader yang "mbalelo" kemarin itu nanti kami evaluasi. Sekarang ini saya akan menunjukkan jati diri saya sebagai ketua wilayah yang lima tahun saya sudah bersabar membimbing adik-adik ini, membimbing semua, tapi hari ini saya tentu atas restu dari DPP saya akan melakukan pembinaan, kalau tidak bisa dibina ya kita berhentikan," tegas Muzihir di Mataram, Kamis.

Wakil Ketua DPRD NTB ini memastikan ada sanksi berat kepada kader atau pun pengurus yang dianggap bermain dua kaki, yakni antara mendukung Muhammad Mardiono dan Agus Supratman. Sebab, berdasarkan catatannya, terdapat enam DPC ditambah Sekretaris Wilayah (Sekwil) PPP NTB yang diduga membelot saat Muktamar beberapa hari lalu.

Muzihir memastikan, DPW PPP NTB akan menindak tegas pengurus maupun DPC yang masih setengah hati terhadap kepemimpinan Mardiono. Baginya, PPP tidak butuh kader yang tidak istiqomah dalam memberikan dukungan.

"Tidak boleh lagi ada yang mendua. Negara sudah mengakui, maka kita pun harus tegas," ucapnya.

Untuk itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang seluruh pengurus dan DPC untuk konsolidasi menyatukan barisan guna memastikan tidak ada lagi manuver politik di internal PPP.

"Saya akan undang semua DPC termasuk yang membelot tadi. Saya ajak mereka jangan lagi ada manuver-manuver. Mau diterima atau tidak ini kenyataan, negara sudah mengakui," ujarnya.

Baca juga: Mardiono beri isyarat maju kembali jadi Ketua Umum PPP

Selain itu, Muzihir juga memastikan tidak ada lagi dualisme kepemimpinan di tubuh PPP pasca dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum (Menkum) yang mengesahkan kepengurusan PPP periode 2025-2030 di bawah pimpinan Muhammad Mardiono.

"Alhamdulillah pada siang hari tadi sekitar jam 11 WITA, saya mendapatkan kiriman berupa SK dan saya konfirmasi ulang ke Jakarta, apa benar ada fisik-nya sudah diterima SK ini. Dijawab oleh Jakarta, benar," terang Muzihir menceritakan.

Baca juga: PPP beri bantuan hukum anggota DPRD Lombok Temgah tersangkut ijazah palsu

Sementara terkait ada pihak yang keberatan, ia menganggap hal itu sebagai bentuk dinamika politik saat ini. Hal itu pun menurutnya wajar.

"Yang jelas hari ini sudah final ya, sudah jelas, tidak ada lagi keragu-raguan, tidak ada lagi rumor yang berkembang akan dualisme atau akan ada sesuatu," katanya.