#IZIN TAMBANG

Kumpulan berita izin tambang, ditemukan 701 berita.

Regulasi tata kelola tambang rakyat di NTB disusun

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama lembaga legislatif setempat menyusun regulasi tata kelola dan tata niaga pertambangan rakyat guna mendongkrak laju perekonomian daerah sekaligus ...

Jaksa telaah berkas perkara tambang emas ilegal Sekotong Lombok Barat

Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat menelaah berkas perkara milik dua tersangka kasus tambang emas ilegal di kawasan perbukitan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Kepala Seksi Intelijen ...

WNA jadi satu tersangka kasus tambang emas ilegal Sekotong Lombok Barat

Warga negara asing berinisial LHF menjadi salah seorang dari dua tersangka kasus tambang emas ilegal di kawasan perbukitan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Direktur Reserse ...

ESDM NTB: Izin tambang rakyat buka sumber PAD baru

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan pemberian izin skala kecil untuk aktivitas pertambangan rakyat atau IPR berpotensi menghasilkan pendapatan ...

Konsentrat tambang dongkrak nilai ekspor NTB

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat aktivitas penjualan konsentrat tambang yang dilakukan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) mendongkrak nilai ekspor Nusa Tenggara Barat pada November 2025. ...

Tambang Galian C Ilegal di Pringgesela Timur Lotim tetap beroperasi

Tambang galian C ilegal di wilayah Kecengok Desa Pringgesela Timur Kecamatan Pringgesela Kabupaten Lombok Timur tetap beroperasi, karena diduga dibeking oknum aparat penegak hukum dan oknum pejabat ...

DPMPTSP NTB luruskan anggapan isi data pengaruhi pajak

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meluruskan anggapan keliru pelaku usaha yang menilai pengisian data investasi berpengaruh terhadap ...

Penyidikan kasus Aswad Sulaiman di KPK dihentikan pada 17 Desember 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman, yakni pada 17 Desember 2024, atau di masa KPK ...

DPR soroti pagar laut hingga perundungan

Tahun 2025 menjadi tahun perdana bagiDewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029 dalam menjalankan tugas selama setahun penuh di saat Pemerintahan Republik Indonesia dinahkodai Presiden ...

KPK perlu transparan soal SP3 eks Bupati Konawe Utara

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci dan transparan kepada publik soal penghentian penyelidikan (SP3) atas kasus ...