#KEPUTUSAN MK

Kepolisian mengerahkan 1.273 personel untuk mengamankan aksi beberapa elemen masyarakat di sekitar Patung Arjuna Wijaya, Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), hingga depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. ...

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai bahwa pembahasan RUU Pilkada yang terjadi di Badan Legislasi DPR RI kental kepentingan demi memuluskan Ketua Umum Partai ...

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku bakal mengumumkan nama-nama yang masuk ke dalam Dewan Pembina Partai Golkar besok, Kamis (22/8). Dia pun menjelaskan bahwa penunjukan ...

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat berencana membentuk tim pengawas media sosial menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. "Dalam waktu dekat, kami akan membentuk relawan ...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan KPU RI menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan kepala ...

Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hassanudin berharap masyarakat dapat menyikapi dinamika politik pada Pilkada serentak 2024 secara bijak tanpa harus terbawa perasaan atau baper. ...

Presiden Joko Widodo menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait dengan syarat calon kepala daerah. "Kita hormati kewenangan dan keputusan ...

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memberikan penjelasan terkait dengan spekulasi yang beredar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti ...

Constitutional Democracy Initiative (Consid) menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang perubahan ketentuan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan pertanda ...

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah membuka kesempatan lebih besar bagi partai dan pasangan calon ...