#KERANGKA HUKUM

Pengembangan Geosite Rinjani dan Tambora kini memasuki fase yang menuntut tata kelola lebih kuat dan terukur. Kedua kawasan strategis ini menyimpan nilai ekologis, geologis, dan ekonomi yang ...

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan kerangka hukum baru untuk dua instrumen penting yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor ...

Upaya membangun generasi yang berintegritas tidak lagi bisa ditunda. Tantangan korupsi yang kian kompleks dan temuan KPK tentang regenerasi pelaku yang semakin muda menjadi peringatan keras bahwa ...

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sriwijaya Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa kekuatan global kini tidak lagi ditentukan oleh militer semata, melainkan ...

Tulisan ini mengusulkan penataan ulang sistem otonomi daerah agar lebih efisien, adil, dan berorientasi pada pelayanan publik. Provinsi sebaiknya difokuskan sebagai lembaga koordinatif, bukan ...

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Yan Permenas Mandenas menilai pemusnahan barang bukti berupa mahkota Cenderawasih dengan cara dibakar melanggar aturan. "Ini bertentangan ...

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menemui perwakilan China untuk ASEAN guna meminta dukungan kepada Pemerintah Tiongkok terhadap inisiatif Indonesia yang akan mengajukan The Indonesian ...

Politik hukum Program Pengembangan Daerah Pemilihan (P2DP) atau yang populis dalam narasi publik sebagai “dana pokok pikiran (POKIR) dewan” seolah tidak berdaya untuk melepaskan diri dari ...

Pengunduran diri Direktur RSUD Tanjung di Kabupaten Lombok Utara memantik gelombang emosi, praduga, dan tuntutan cepat. Di satu sisi ada duka keluarga dan keresahan warga, di sisi lain ada kebutuhan ...

Tantangan utama dalam proses transformasi digital di Indonesia adalah masih adanya ketimpangan akses internet dan rentannya keamanan siber. International Mobile Equipment Identity (IMEI), nomor ...