#KEWENANGAN MK
Kumpulan berita kewenangan mk, ditemukan 154 berita.
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtasmengatakan revisi Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UU JN) memungkinkan pemeriksaan akta otentik berlangsung secara cepat. Adapun pemeriksaan ...
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyoal kuota ...
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada jabatan yang kebal hukum dalam pelayanan publik. Dirinya menekankan ...
Pakar hukum tata negara dan konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Fahri Bachmid mengatakan ketiadaan hasil audit kerugian negara dari lembaga negara berwenang secara otomatis bisa ...
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengapresiasi dialog antara AS dan China, dan berharap Washington dan Beijing akan menggunakan kesempatan itu untuk menyelesaikan perbedaan melalui negosiasi, kata ...
Ahli hukum tata negara dr. Muhammad Rullyandi menegaskan pemerintah tidak melakukan pembedaan atau non diskriminatif dalam penanganan penanggulangan bencana di Sumatera (Aceh, Sumatera Utara dan ...
Dengan Pengurus Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB) hasil Muktamar VI Bali meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah kewenangan Menteri Hukum (Menkum) dari mengesahkan menjadi mencatat ...
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan atensi terhadap langkah penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat dan mesin pertanian ...
Penyidik Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat meminta petunjuk Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat terkait penghitungan kerugian keuangan negara dalam penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat dan ...
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Prof, Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan pidana mati di Indonesia bukan lagi sebagai pidana pokok, melainkan pidana khusus yang kekhususannya terletak pada ...