#KEWENANGAN MK

Kumpulan berita kewenangan mk, ditemukan 154 berita.

KUHP-KUHAP baru perkuat kepastian hukum untuk pangan-energi

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru menjadi instrumen strategis dalam ...

MK menolak gugatan kepastian hukum pernikahan beda agama

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan agar pernikahan beda agama memiliki kepastian hukum. ...

Kemenkes menyambut positif MK perkuat KKI dan Kolegium Kesehatan

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat kedudukan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan Kolegium Kesehatan dalam tata kelola profesi ...

MK menegaskan UU Keselamatan Kerja perlu dievaluasi

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja perlu dievaluasi. Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menyebutkan berdasarkan dalil pemohon perkara dengan ...

Ahli menilai anggaran merupakan elemen kunci independensi peradilan

Ahli hukum tata negara dari Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid menilai anggaran merupakan elemen kunci independensi peradilan. Pasalnya, kata dia, kemerdekaan kekuasaan kehakiman ...

KPK validasi laporan dugaan penahanan royalti Rp14 miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan memvalidasi atau menguji laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan penahanan royalti sebanyak Rp14 miliar oleh Lembaga Manajemen Kolektif ...

Dinamika pokir dalam Ketatanegaraan Indonesia

Politik hukum Program Pengembangan Daerah Pemilihan (P2DP) atau yang populis dalam narasi publik sebagai “dana pokok pikiran (POKIR) dewan” seolah tidak berdaya untuk melepaskan diri dari ...

Alasan pimpinan KPK bertemu saksi kasus mesin EDC bank

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menjelaskan alasan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak bertemu dengan salah satu saksi kasus dugaan korupsi dalam pengadaan mesin electronic ...

Sidang praperadilan anggota DPRD NTB Efan Limantika hadirkan ahli hukum Unram

Sidang praperadilan anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Partai Golkar, Efan Limantika, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Dompu, Kamis (9/10), dengan agenda mendengarkan keterangan ...

DPR hanya awasi dan setujui terkait transfer data pribadi

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah dalam sidang lanjutan uji materi terkait transfer data pribadi ke luar negeri di Mahkamah Konstitusi (MK) menjelaskan bahwa DPR hanya memiliki kewenangan dalam hal ...