#KEWENANGAN MK

Kumpulan berita kewenangan mk, ditemukan 154 berita.

Implikasi putusan MK soal Presidential Threshold, UU Pemilu harus segera direvisi

Putusan dengan Nomor 62/PPU-XXII/2024 yang dibacakan Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang pengucapan putusan tanggal 2 Januari 2025 itu secara sah telah menghapus keberlakuan presidential ...

MK memutus 158 pengujian UU pada tahun 2024

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengatakan bahwa Mahkamah telah memutus sebanyak 158 perkara pengujian undang-undang sepanjang tahun 2024, dan jumlah itu menjadi yang terbanyak sepanjang ...

Resmi, MK buka masa sidang tahun 2025

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo secara resmi membuka masa persidangan tahun 2025 usai membacakan laporan tahunan kinerja MK tahun 2024 dalam Sidang Pleno Khusus di Ruang Sidang Pleno MK, ...

DPR harap MK profesional tangani sengketa pilkada

Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha meminta para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) profesional dan menjaga integritas dalam menangani sengketa Pilkada 2024. "Di situlah integritas para hakim ...

Halikinnor dan Irawati menang Pilkada Kotim 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menetapkan pasangan calon (paslon) Bupati Halikinnor dan Wakil Bupati Irawatisebagai pemenang di Pemilihan ...

KP2MI menyambut baik rekomendasi soal tata kelola pelindungan PMI

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengapresiasi rekomendasi dari Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) terkait tata kelola penempatan dan pelindungan PMI. ...

Minta MK batasi periode masa jabatan anggota legislatif

Mantan calon anggota legislatif (caleg) DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta II dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu 2024, Muhamad Zainul Arifin, meminta Mahkamah Konstitusi untuk ...

Jangka waktu PKWT tidak boleh lebihi lima tahun

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak boleh melebihi lima tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan. Putusan tersebut merupakan ...

Pengamat: Jangan sampai fungsi pokok MK dicabut

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Dr. Trubus Rahardiansyah mengatakan, wacana DPR yang akan mengevaluasi Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menjadi masalah sepanjang tidak mencabut fungsi ...

Lampui kewenangan soal pilkada, DPR bakal evaluasi MK

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa lembaganya akan mengevaluasi posisi Mahkamah Konstitusi dalam jangka menengah dan panjang karena dianggap mengerjakan banyak urusan ...