#KPK

Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal meminta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026 memperhatikan hasil evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ...

Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berkomitmen memperkuat pengawasan internal dan transparansi tata kelola pemerintahan guna menindaklanjuti berbagai masukan dari lembaga negara seperti ...

Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal meminta hibah berupa uang melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD ditiadakan dan diganti dalam bentuk program. "Memang ada sorotan mengenai ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat meminta kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap eks Bupati Lalu Ahmad Zaini menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi ASN melakukan pembenahan secara ...

Ketua DPRD Nusa Tenggara BaratBaiq Isvie Rupaedamenyatakan lembaganya akanmeninjau ulang dan membatalkan pelaksanaan program pokok-pokok pikiran (pokir) seluruh anggota dewan yang ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tata kelola pemerintahan di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berada dalam kondisi rentan terhadap praktik korupsi. Direktur Koordinasi dan ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni menerima uang dari proyek-proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu. "Ada ...

Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho mengingatkan perluasan cakupan RUU Perampasan Aset menjadi 13 jenis tindak pidana harus dibarengi kehati-hatian dalam perumusan pasal, meski merupakan ...

AkademisiUniversitas Mataram Syamsul Hidayat mengatakan bahwa tersangka yang terjerat dalam penyertaan tindak pidana (deelneming) harus tercantum dalam satu Surat Pemberitahuan Dimulainya ...

Mahkamah Konstitusi (MK) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp67 miliar untuk 2027 sehingga total kebutuhan anggarannya menjadi Rp427,8 miliar. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja dan ...