#KUHP NASIONAL

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat intensif memeriksa Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok Tengah Subhan terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari pengembangan perkara korupsi ...

Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025 Immanuel Ebenezer Gerungan berharap dihukum mati apabila terbukti melakukan korupsi dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3. ...

Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025 Immanuel Ebenezer Gerungan mengeklaim salah satu petunjuk mengenai partai yang terlibat kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3, yakni ...

Direktur sekaligus pemilik manfaat dari beberapa perusahaan yang tergabung dalam Grup perusahaan Bara Jaya Utama (Grup BJU) Hendarto didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp1,06 triliun dan 49,88 ...

Pakar hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Prof Jawade Hafidz mendesak segera disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi UU pada tahun 2026. "Saya ...

Ombudsman RI Perwakilan Bali menerima 260 aduan sepanjang 2025 yang didominasi masalah perhubungan dan infrastruktur. “Dari sisi substansi, laporan didominasi sektor perhubungan dan ...

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Bali I Made Daging tetap bekerja meskipun ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Bali dalam kasus dugaan tindak ...

Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait penghinaan Presiden dan Wakil Presiden diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi ...

Pembangunan Sirkuit MXGP di kawasan Samota, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) semula diproyeksikan sebagai etalase baru kebangkitan daerah. Ia diharapkan menggerakkan ekonomi lokal, menarik ...

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan sesuai hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa pada 2012 mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, yang sesuai dengan wacana yang tengah ...