#KULTUR POLITIK

Kumpulan berita kultur politik, ditemukan 91 berita.

Korupsi kuota haji, tergerusnya nilai-nilai agama dan matinya nurani kemanusiaan

Kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 telah naik penyidikan. Berbagai pihak telah diperiksa oleh KPK untuk dimintai keterangan dan dicekal pergi keluar negeri, salah satunya mantan Menteri Agama ...

Merdeka dari mentalitas feodal

Menjelang memperingati delapan dekade Indonesia merdeka—usia yang terbilang cukup tua untuk sebuah negara merdeka—terbersit suatu pertanyaan: apakah Indonesia benar-benar merdeka atau ...

Ramai-ramai pejabat rangkap jabatan: Simbol oligarki, efisiensi atau kemunduran demokrasi.

Fenomena rangkap jabatan di kalangan menteri dan pejabat negara Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Beberapa wakil menteri tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN, pengurus partai ...

NTB belum bebas dari belenggu korupsi

Kini, korupsi semakin menunjukkan pola yang sistemik. Ia merayap ke segala cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif, hingga yudikatif seperti kanker yang menyebar tanpa kendali dalam tubuh demokrasi. ...

Meritokrasi sebagai fondasi tata kelola Bank NTB Syariah yang profesional

Dalam lanskap ekonomi modern yang sarat dengan tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, institusi keuangan terutama yang berada di bawah pengawasan publik seperti Bank Pembangunan Daerah ...

Menanti terbentuknya Provinsi Sumbawa

Pulau Sumbawa sebagai bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyimpan dinamika sosial-politik yang terus berkembang. Wacana pemekaran Pulau Sumbawa menjadi provinsi tersendiri telah lama ...

Penegakan hukum dan aktivisme publik

No viral no justice adalah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan realitas penegakan hukum hari ini. Tanpa atensi dan tekanan publik, penegakan hukum terhadap kasus-kasus besar yang ...

Banjir BIma, Bencana Ekologi dan Masyarakat Beresiko

Krisis Ekologi dan Bahaya Banjir di Bima. Mencermati situasi kritis dan permasalahan darurat banjir yang terjadi di ...

Wacana pilkada tak langsung, pilihan keliru dan rugikan rakyat

Wacana revisi pelaksanaan pilkada langsung atau (proporsional terbuka) menjadi pilkada tidak langsung (proporsional tertutup) merupakan keputusan yang cukup keliru dan terlalu buruh-buruh. Hal itu ...