#LAPAS BARU

Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, menerapkan pasal pidana yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru untuk empat tersangka dari perkara korupsi pengadaan mukena dan ...

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat menyatakan siap menerapkan sanksi pidana kerja sosial sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. "Kami ...

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyiapkan sebanyak 968 tempat untuk pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai langkah menghadapi implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang ...

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mulai berlaku efektif mulai Jumat. Dalam salinan UU yang ...

Ahli kesehatan yang juga Direktur Penyakit Menular WHO Kantor Regional Asia Tenggara 2018-2020 Prof. Tjandra Yoga Aditamamengingatkan masyarakat pada masa liburan tahun baru ini agar tidak ...

Ombudsman RI (ORI) bersama kantor perwakilan ampuan mencatat telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian masyarakat sebesar Rp1,603 triliun sepanjang periode 2021-2025. Anggota ...

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menekankan pentingnya penguatan tata kelola investasi dan hilirisasi nasional sebagai prasyarat utama agar Indonesia terbebas dari jebakan kelas pendapatan menengah ...

Ombudsman RI (ORI) berharap penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 2 Januari 2026 dan rencana pemberian remisi dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi tekanan atas ...

Perkara dugaan korupsi pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bentuk lahan seluas 65 hektare di kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, masuk persidangan di ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menemukan potensi tersangka baru dalam kasus korupsi kerja sama operasional (KSO) pembangunan mal Lombok City Center (LCC) yang berlokasi di Kabupaten Lombok ...