Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), membuka seleksi tenaga kontrak Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna memberikan peluang kerja bagi tenaga honorer yang belum masuk ...
Nasib 2.920 tenaga honorer non database di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dikembalikan ke kebijakan pemerintah daerah setelah pembahasan bersama pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian ...
Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin menghadiri Musyawarah Perencanaan Pengembangan Kompetensi (MPPK) dan Rapat Koordinasi Kepegawaian (RKK), yang digelar Pemerintah Provinsi NTB bersama Badan Kepegawaian ...
Sebanyak 3.500 orang pegawai honorer di lingkungan Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat kini telah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kepala Kantor Wilayah ...
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Mariamah mendorong percepatan penataan tenaga PPPK dan PPPK Paruh Waktu pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang masih ...
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bima, Hj Mariamah mendorong percepatan penataan tenaga PPPK dan PPPK Paruh Waktu pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang masih kekurangan pegawai, ...
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memastikan hingga kini belum menerima informasi resmi terkait adanya rekrutmen calon pegawai negeri ...
Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mendesak pemerintah menerbitkan kebijakan penghapusan status guru honorer pada akhir 2025 dan memastikan tidak menciptakan ketidakpastian hingga kerentanan baru bagi ...
Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, sebanyak 2.937 Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di Kota Mataram, sudah ...
Sebanyak 336 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap 2 non optimalisasi dari Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat di lantik dan di kukuhkan oleh Menteri Agama Nasaruddin ...