Mataram (ANTARA) - Sebanyak 336 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap 2 non optimalisasi dari Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat di lantik dan di kukuhkan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, secara daring di Aula Bir Ali 2 Asrama Haji Embarkasi Lombok.
Dalam keterangan resmi diterima di Mataram, Jumat, Menteri Agama, Nasaruddin Umar mengingatkan PPPK agar responsif dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menag menegaskan proses panjang seleksi PPPK merupakan hasil dari kesabaran, ketekunan, dan kerja keras banyak pihak.
"Semoga sekalian menyadari bahwa proses panjang ini merupakan buah kesabaran dan ketekunan dalam menyelesaikan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Proses seleksi ini adalah ikhtiar dan perjuangan yang muaranya harus menjadi pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Menag.
Menag menegaskan ASN Kemenag harus memiliki dua kompetensi utama, yakni high tech dan high touch.
"ASN Kemenag tidak cukup hanya high tech, menguasai teknologi informasi dan sains, tetapi juga harus high touch memiliki pendekatan kemanusiaan, pelayanan yang ramah, penuh cinta, dan memberi kesan baik bagi masyarakat," ujarnya.
Menag menekankan ASN tidak boleh hanya menunggu masyarakat datang untuk dilayani, tetapi harus aktif menjemput dan menghadirkan solusi bagi kebutuhan publik.
"ASN tidak patut hanya berdiam diri menunggu masyarakat mendatangi dirinya untuk memperoleh layanan. Jemputlah layanan itu, dan jika diperlukan, jadilah solusi bagi masyarakat itu sendiri," tegasnya.
Selain itu, Menag juga mengajak para pegawai untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia yang telah memberikan ruang afirmasi bagi status kepegawaian non-ASN.
"Sebarkan kebahagiaan ini dengan melakukan kebaikan kepada keluarga dan orang-orang terdekat yang selama ini memberikan dukungan," pesannya.
Seperti yang disampaikan Menag, Kementerian Agama merupakan salah satu institusi besar dengan 10.562 satuan kerja dan unit pelaksana yang tersebar di seluruh Indonesia. Kementerian ini memegang tanggung jawab atas urusan absolut pemerintahan di bidang pelayanan keagamaan.
"Dengan pengangkatan 13.224 PPPK ini, kita semua berbangga hati. Sebab, Kementerian Agama adalah kementerian besar yang jaringannya menjangkau seluruh pelosok negeri," katanya.
Selain 336 PPPK asal Kemenag Provinsi NTB, sebanyak 13.224 PPPK se Indonesia juga di lantik dan di kukuhkan. Selain Menag hadir juga Wakil Menteri Agama, Kepala BKN, serta jajaran Eselon I dan II Kemenag, Ketua Tim Kerja Kanwil Kemenag NTB, Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota se NTB.
Sebanyak 336 PPPK Kemenag NTB dilantik oleh Menag
Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap 2 non optimalisasi dari Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat di lantik dan di kukuhkan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. ANTARA/Kemenag NTB.
