#LEGISLATOR NTB

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Syamsul Fikri menyoroti penetapan tarif retribusi izin pertambangan rakyat (IPR) senilai Rp1,5 juta per hektare (ha) dalam Rancangan ...

Jaksa mengembalikan uang barang bukti senilai Rp2,2 miliar kepada 13 anggota DPRD Nusa Tenggara Barat sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara yang ...

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) di Desa Pengengat menerapkan sistem timbun untuk ...

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin meminta pemerintah membatasi impor secara selektif guna menjaga surplus ekspor nonmigas yang mulai tergerus akibat pertumbuhan impor yang kian tinggi. ...

Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Wahyudi mengatakan vonis bebas tiga anggota DPRD NTB dalam perkara gratifikasi menjadi salah satu perhatian KPK dalam kegiatan koordinasi dan supervisi. ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat beserta jajaran kejaksaan negeri menerima 999 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara pidana umum hingga Agustus 2026. "Jadi, 999 SPDP ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memeriksa mantan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi terkait pemberian dana untuk pembiayaan modal kerja sebesar Rp11 miliar dari Bank Pembangunan ...

Pengadilan Negeri Mataram menyatakan vonis bebas tiga anggota DPRD Nusa Tenggara Barat dalam perkara gratifikasi sudah berstatus inkrah atau Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). "Kalau di SIPP ...

Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, menerima dua verzet atau perlawanan dari jaksa penuntut umum atas penolakan surat permohonan kasasi terhadap vonis bebas tiga legislator dalam perkara ...

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial melalui dana Pokok ...