#MAL PELAYANAN PUBLIK

Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyatakan siap melaksanakan kebijakan pemerintah menerapkan sistem kerja bagi aparatur sipil negara (ASN) dari mana saja atau work from anywhere (WFA) ...

Kepala Balai Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (BP3MI Kepri) Imam Riyadi menyebut pihaknya belum mendapatkan informasi terkait warga Kepri menjadi salah satu ...

Penjabat Bupati Lombok Timur Juaini Taofik menuturkan pemerintahan transisi disiapkan agar bisa menjadi panduan bagi pemerintahan definitif selanjutnya guna melanjutkan pembangunan daerah. ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa kebijakan penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta percepatan layanan persetujuan bangunan gedung (PBG) ...

Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Evi Apita Maya, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat untuk memperkuat pengawasan terhadap ...

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa keberhasilan dari sebuah negara tidak sekadar diukur dari pertumbuhan ekonominya. ...

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah untuk menyukseskan berbagai agenda nasional demi ...

Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan pelayanan publik di daerah setempat masuk dalam kategori B atau zona hijau berdasarkan hasil penilaian dari Ombudsman Republik ...

Wakil Bupati Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB),Syahrul Parsah meresmikan mal pelayanan publik (MPP) di gedung kluster II dalam rangka mempercepat pelayanan bagi masyarakat. "MPP ini ...

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengusulkan anggaran untuk pengadaan paket alat perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) ...