#MENKUMHAM

Kumpulan berita menkumham, ditemukan 260 berita.

PIMPINAN PENEGAK HUKUM SEPAKATI LINDUNGI "WHISTLE BLOWER"

Seluruh pimpinan instansi penegak hukum di Indonesia menyepakati perlindungan terhadap whistleblower sebagai justice collaborator (pelapor pelaku) suatu tindak ...

PKS: INDONESIA KRISIS KEPEMIMPINAN

Anggota Fraksi PKS DPR RI Aboe Bakar menilai dinamisasi politik dan hukum di tingkat nasional yang menghangat saat ini merupakan salah satu persoalan bangsa yang bersumber pada ...

23 TKI TERANCAM HUKUMAN PANCUNG

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengungkapkan, terdapat sebanyak 23 orang tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman pancung di Saudi Arabia, sebagaimana telah ...

MENKUMHAM: TIAP TAHUN 10 RIBU ORANG MASUK BUI

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan setiap tahun sebanyak 10 ribu orang masuk penjara atau menjadi penghuni baru lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh ...

MENKUMHAM DIMINTA VERIFIKASI LSM

Menteri Hukum dan HAM diminta untuk memverifikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat Muhammad Jafar Hafsah, banyak LSM yang tumbuh tanpa ada ...

MENKUMHAM INGATKAN POLITISI DAERAH PROFESIONAL GODOK PERDA

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, mengingatkan politisi di daerah agar profesional dalam menggodok perda karena dalam beberapa tahun terakhir ...

MENKUMHAM RESMIKAN PUSAT LAYANAN HUKUM TERPADU NTB

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar meresmikan pusat layanan hukum dan HAM terpadu yang dikelola Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat, ...

MENKUMHAM: UU TIPIKOR DIREVISI KARENA TERLALU "KERAS"

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Patrialis Akbar, mengatakan, Undang-Undang (UU) tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang ada dianggap terlalu "keras" dan ...

MENKUMHAM: DEBT COLLECTOR TAK BOLEH DIGUNAKAN

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menegaskan penagih utang atau yang populer disebut sebagai "debt collector" seharusnya tidak boleh digunakan oleh bank untuk menagih ...

MA: REVISI KUHAP SUDAH MENDESAK

Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa mengakui bahwa kebutuhan merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah mendesak untuk dilakukan."Memang sudah ...