#MK

Kumpulan berita mk, ditemukan 1596 berita.

Minta MK batasi periode masa jabatan anggota legislatif

Mantan calon anggota legislatif (caleg) DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta II dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu 2024, Muhamad Zainul Arifin, meminta Mahkamah Konstitusi untuk ...

Menko Polkam Budi Gunawan antisipasi pelantikan gubernur mundur dari Februari 2025

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan telah mengantisipasi apabilapelantikan gubernur, bupati, dan wali kota mengalami penundaan atau mundur dari jadwal ...

Indonesia perlu belajar dari dampak perang dagang AS-China

Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2024 akan serta merta menimbulkan spidey sense (kemampuan untuk menyadari adanya peringatan bahaya) bagi mereka yang betul-betul ...

Pengawas pemilu harus membuat saran perbaikan secara tertulis

Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono mengingatkan para pengawas pemilu terkait dengan pentingnya pembuatan saran perbaikan secara tertulis. Sebab, KPU akan ragu menindaklanjuti saran perbaikan yang ...

Komisi I DPR serahkan RUU Penyiaran masuk Prolegnas prioritas

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyerahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terkait masuk tidaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas ...

Pemerintah alokasikan anggaran kesehatan Rp217,3 triliun

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kesehatan untuk 2025 sekitar Rp217,3 triliun atau mencapai sekitar enam persen dari total APBN 2025, meski kewajiban alokasi anggaran untuk kesehatan telah ...

Komisi IX DPR siap tindaklanjuti putusan MK soal UU Ketenagakerjaan

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyampaikan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti putusan MK yang mengamanatkan pemerintah dan DPR untuk membentuk Undang-undang Ketenagakerjaan. ...

Berikut daftar 21 pasal yang diubah dalam UU Cipta Kerja

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima gugatan dari Partai Buruh terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dalam sidang yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (31/10), MK memutuskan untuk ...

Jangka waktu PKWT tidak boleh lebihi lima tahun

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak boleh melebihi lima tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan. Putusan tersebut merupakan ...

Partai Buruh sebutkan keadilan masih ada usai MK kabulkan uji materi

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa keadilan masih ada usai Mahkamah Konstitusi(MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU ...