#MK

Kumpulan berita mk, ditemukan 1596 berita.

Kerugian negara dalam kasus timah seharusnya dihitung oleh BPK

Ahli a de charge (meringankan) kasus dugaan korupsi timah, Prof. Romli Atmasasmita menilai penghitungan kerugian negara dalam kasus tersebut seharusnya hanya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ...

Komisi II DPR berencana bentuk UU Politik dengan Omnibus Law

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya berencana membentuk Undang-Undang Politik dengan menggunakan metode Omnibus Law. "Kami sedang berikhtiar ...

Joko Widodo sebut ada empat masalah inti di Jakarta

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada empat masalah inti di Provinsi Jakartasehingga penyelesaiannya harus secara cepat dan tuntas oleh gubernur yang terpilih dalam Pilkada 2024. ...

Putusan MK soal desain surat suara patut diapresiasi

Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Ardli Johan Kusuma mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketentuan desain surat suara pilkada calon ...

Usulan kenaikan UMK Mataram 2025 sebesar 12 persen masih dibahas

Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekan depan telah menyiapkan kegiatan pembahasan besaran upah minimum kota (UMK) Mataram tahun 2025. "InsyaAllah Senin-Selasa ...

Putusan MK terkait pilkada ulang satu tahun beri kepastian hukum

Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan Bogor Prof. Andi Asrun mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pilkada diulang paling lama satu tahun setelah kotak kosong menang memberi ...

Polisi masih mendalami kasus penipuan konsumen

Polda Metro Jaya masih mendalami laporan sejumlah konsumen yang diduga ditipu oleh sebuah tempat kebugaran atau tempat fitnes berinisial SS fitnes di kawasan Jakarta. "Mohon waktu ini ...

MK tak kabulkan uji materi penyediaan kotak suara kosong di setiap pilkada

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan permohonan uji materi soal penyediaan kotak suara kosong (blank vote) di pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan lebih dari satu pasangan calon atau tidak ...

MK: Pejabat daerah dan TNI/Polri tak netral di pilkada bisa dipidana

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pejabat daerah dan anggota TNI/Polri yang tidak netral, yakni membuat keputusan maupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ...

MK putuskan Pilkada ulang digelar jika kotak kosong menang

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) diulang paling lama satu tahun setelah kotak kosong pada pilkada calon tunggal dinyatakan menang. Selain itu, MK juga ...