#OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH

Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan realisasi penerimaan Pajak Hotel di kota itu hingga pertengahan Desember 2019 mencapai 90 persen dari target Rp23 miliar. ...

Dinas Perhubungan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menghapus istilah juru parkir utama dan pembantu, agar semua jukir memiliki tanggung jawab masing-masing. "Sekarang sudah tidak ada ...

Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat mendesak Pemerintah Provinsi mengevaluasi kontrak lahan seluas 65 hektare yang dikelola oleh PT Gili Trawangan Indah (PT GTI) di kawasan wisata Gili Trawangan, ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menertibkan 7.848 aset bermasalah. "Diketahui dalam monitoring evaluasi (monev) ...

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembiayaan 10 juta sambungan rumah akses air minum selama periode 2020 hingga 2024. “Untuk periode 2020-2024, ditargetkan ...

DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi NTB tahun 2019. Persetujuan dewan ini ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan terdapat tiga agenda utama terkait program koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) yang akan dievaluasi di Provinsi Papua dan Papua Barat. ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerapkan sistem pemantauan penerimaan pajak berbasis elektronik dalam rangka mengoptimalkan potensi pendapatan ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 10 pemerintah daerah di provinsi itu berkomitmen mengoptimalkan penerimaanpajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah yang relatif besar ...

Kabupaten Lombok Barat memperoleh pencapaian tertinggi dalam hal tindak lanjut rencana aksi (renaksi) pencegahan korupsi di Nusa Tenggara Barat berdasarkan penilaian ...