#PAKAR HUKUM

Kumpulan berita pakar hukum, ditemukan 541 berita.

RUU PDP disahkan Selasa 20 September 2022

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi PDP akan resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, 20 September 2022. “Hasil rapat ...

Yusril bertemu Andika Perkasa bahas persoalan hukum TNI

Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra bertemu Panglima TNI Jenderal TNIAndika Perkasa membahas persoalan hukum di institusi TNI. Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu malam, ...

Tidak ada keharusan menghidupkan PPHN

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menegaskan tidak ada keharusan yang mendesak untuk menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui konvensi ketatanegaraan. "Tidak ada kebutuhan ...

Kebocoran data pribadi marak, UU PDP mendesak

Belakangan ini dugaan kebocoran data pribadi semakin marak, sehingga membuat Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan instruksi agar masalah itu segera dibereskan. Presiden Joko Widodo menginstruksikan ...

AFF sebut Vietnam-Thailand tak lakukan pelanggaran

Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) menyebut Vietnam dan Thailand tidak melakukan pelanggaran saat kedua tim bersua di Piala AFF U-19 2022 pada Juli. Dikutip dari laman PSSI di Sleman, Yogyakarta, ...

Kasus penyelewengan dana ACT karena kurangnya pengawasan

Pakar hukum pidana pencucian uang Yenti Garnasih menyesali kurangnya pengawasan sehingga terjadi penyelewengan dana oleh yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). "Ya ini kita sesali. Kita harus lihat ...

Pengamat sarankan pendekatan SCI terkait kasus Brigadir

Pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menyarankan Polri menggunakan pendekatan instrumen Scientific Crime Investigation (SCI) dalam mengungkap kasus penembakan Brigadir J ...

Revisi UU Pengumpulan Uang atau Barang cegah penyelewengan

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mendorong pemerintah dan DPR RI segera merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang guna mencegah penyelewengan. ...

Pemerintah membuat data valid masyarakat miskin cegah korupsi

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti meminta pemerintah agar membuat data valid terkait jumlah masyarakat miskin yang akan menerima bantuan guna mencegah praktik korupsi penyaluran bantuan sosial. ...

Polri mengusut pengedit foto Stupa Borobudur mirip Jokowi

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut pembuat foto Stupa Borobudur yang diedit dengan wajah mirip Presiden Joko Widodo, yang menyinggung soal naiknya harga masuk ke situs warisan ...