#PASAL 605 KUHP

Jaksa penuntut umum menuntut tiga terdakwa pemberi suap kepada belasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan pidana penjara masing-masing selama 1,5 tahun. ...

Jaksa penuntut umum membeberkan perihal adanya penambahan tuntutan pembayaran uang pengganti senilai Rp400 juta untuk salah seorang terdakwa gratifikasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa ...

Sidang pembacaan putusan kasus dugaan suap Bea Cukai, yang menyeret pemilik Blueray Cargo John Field, digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (10/7) ...

Komisi Yudisial RI memantau perilaku hakim dalam perkara dugaan gratifikasi tiga anggota DPRD Nusa Tenggara Barat yang tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. ...

Dosen hukum pidana Universitas Brawijaya, Lucky Endrawati, menjelaskan ketentuan alat bukti dalam perkara gratifikasi tiga legislator pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram, Rabu. ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mempersilakan tiga terdakwa perkara gratifikasi DPRD NTB melapor ke pusat, baik kepada Jaksa Agung, Komisi Kejaksaan, Ombudsman RI, dan Komisi III DPR RI. ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengembangkan penanganan kasus dugaan korupsi kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa lahan untuk pembangunan NTB Convention Center di Kota Mataram. ...

Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Enen Saribanon menyebut ada potensi penetapan tersangka baru padakasus dugaan korupsi kerja sama pemanfaatan barang milik daerah berupa lahan untuk ...

Rosyadi Husaeni Sayuti yang menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016 terungkap meneken kontrak perjanjian bermasalah dengan PT Lombok Plaza terkait kerja sama pemanfaatan ...