#PASAL KORUPSI

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mempersilakan tiga terdakwa perkara gratifikasi DPRD NTB melapor ke pusat, baik kepada Jaksa Agung, Komisi Kejaksaan, Ombudsman RI, dan Komisi III DPR RI. ...

Jaksa menuntut agar majelis hakim membebankan terdakwa korupsi pemanfaatan lahan eks PT Gili Trawangan Indah, Ida Adnawati yang merupakan seorang pengusaha di Gili Trawangan membayar uang pengganti ...

Jaksa menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana 18 bulan penjara terhadap mantan Kepala UPTD Gili Trawangan, Meno, dan Air, Mawardi Khairi dalam perkara korupsi pengelolaan lahan eks pemanfaatan ...

Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2012–2014 Hari Karyuliarto mengklaim tidak ada unsur mens rea atau niat jahat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair (LNG). Menurut ...

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram menolak eksepsi atau nota keberatan tiga terdakwa kasus gratifikasi di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ...

Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat menerbitkan agenda sidang perkara korupsi dugaan korupsi pengadaan lahan seluas 70 hektare untuk pembangunan sirkuit MXGP di kawasan Samota, Pulau ...

Forum Silaturahmi Hakim Ad Hoc (FSHA) mengusulkan pembentukan Badan Peradilan Khusus (Badilsus) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim yang saat ini sedang dibahas. ...

Komisi III DPR RI menyerukan agar majelis hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan bebas atau ringan kepada videografer yang menjadi terdakwa proyek sebuah desa di Kabupaten Karo, Sumatera ...

Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Wahyudi berencana mengevaluasi penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa, Subhan. "Nanti ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat meningkatkan status penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan seluas 70 hektare untuk pembangunan sirkuit MXGP di kawasan Samota, Pulau Sumbawa, ke tahap ...