#PEGAWAI HONORER

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengkaji ruang intervensi terhadap Bupati Lombok Timur H M Ali Bin Dachlan, terkait belum tuntasnya persoalan 653 tenaga honorer ...

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muhammad Amin, menilai pemanfaatan 20 persen dana pendidikan yang bersumber dari APBD perlu dievaluasi agar benar-benar diarahkan untuk ...

Mataram, (AntaraNTB)- Sebanyak 347 calon pegawai negeri sipil Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dari tenaga honorer kategori dua (K2) formasi tahun 2013, mengikuti pendidikan dan latihan ...

Bupati Sumbawa Barat KH Zulkifli Muhadli meminta seluruh tenaga honorer kategori dua untuk bersabar karena pihaknya telah menyerahkan berkas ke Badan Kepegawaian Negara ...

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi H Yuddy Chrisnandi menyebutkan bahwa tenaga honorer kategori dua (K2) tahun ini kembali diberi kesempatan untuk ...

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, masih menunggu finalisasi hasil verifikasi data pegawai honorer kategori dua (K2) untuk ...

Mataram, (Antara NTB)- Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengancam akan mencabut surat keputusan calon pegawai negeri sipil yang terbukti tidak taat dan melanggar aturan kepegawaian. "Jika ada ...

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Latihan Kabupaten Sumbawa Barat, A Malik Nurdin, menyatakan proses verifikasi berkas tenaga honorer Kategori 2 (K2) dari ...

Guru tetap daerah yang belum berstatus pegawai negeri sipil mengapresiasi komitmen Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat H Ilham yang menaikkan ...

Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Latihan Kabupaten Sumbawa A Malik Nurdin mengatakan tenaga honorer kategori dua di daerah itu masih harus menunggu verifikasi berkas ...