#PEMEKARAN WILAYAH

Kumpulan berita pemekaran wilayah, ditemukan 174 berita.

STATUS DESA PENGARUHI ANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalokasikan anggaran pemilihan kepala daerah antara lain berdasarkan jumlah desa definitif, sehingga ...

FAROUK SIAP PIMPIN NTB TANPA KOLUSI PROYEK

Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Prof DR Farouk Muhammad menyatakan siap memimpin Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tanpa kolusi ...

DPD: PEMILIHAN GUBERNUR OLEH DPRD BELUM MENGUAT

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai upaya mengembalikan pola pemilihan gubernur dan wakil gubernur dari pemilihan langsung ke paripurna DPRD, belum ...

DPD TINJAU LOKASI CALON IBUKOTA PROVINSI SUMBAWA

Tim Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipimpin Irjen Pol (Purn) Farouk Muhammad, tengah meninjau lokasi calon ibukota Provinsi Pulau ...

KPU NTB ABAIKAN POLEMIK DESA PEMEKARAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengabaikan polemik desa pemekaran, dalam penggunaan data wilayah untuk kepentingan ...

PEMBENTUKAN PROVINSI PULAU SUMBAWA TERKENDALA NASKAH HIBAH

Upaya pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa masih terkendala naskah dukungan dana hibah untuk penyelenggaraan pemerintahan dua tahun pertama, dan ...

GUBERNUR NTB SARANKAN KP3S GENCAR LOBI DPR

Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi, menyarankan Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, gencar melobi komisi terkait di DPR guna ...

PEMPROV BANTAH TUDINGAN KURANG MENDUKUNG LOMBOK SELATAN

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membantah tudingan kurang mendukung pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Lombok Selatan, yang dimekarkan ...

RATUSAN DESA HASIL PEMEKARAN DI NTB TERANCAM BATAL

Proses pemekaran ratusan desa di wilayah Nusa Tenggara Barat yang tinggal menunggu nomor register Kementerian Dalam Negeri, terancam batal menyusul ...

DPD BERPARTISIPASI AKTIF REVISI UU PEMERINTAHAN DAERAH

Dewan Perwakilan Daerah berpartisipasi aktif dalam revisi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana kewenangannya ...