#PENGUATAN SISTEM MERITOKRASI

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pembenahan sistem kepegawaian di wilayah itu harus berbasis meritokrasi dan bebas dari kepentingan politik. "Saya ingin dalam ...

Bupati Bima, Ady Mahyudi bersama sejumlah bupati dan wali kota se-Nusa Tenggara Barat, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Komunitas (Musrenbangkom) yang dirangkaikan dengan Musyawarah ...

Ketua Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat Moh Akrimeminta unsur tim seleksi calon anggota Komisi Informasi (Timsel KI) melakukan seleksi dengan mengedepankan sistem meritokrasi yang bertumpu pada ...

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebutkan model kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan pilihan yang paling komprehensif dan terbaik untuk diterapkan dalam ...

Dalam lanskap ekonomi modern yang sarat dengan tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, institusi keuangan terutama yang berada di bawah pengawasan publik seperti Bank Pembangunan Daerah ...

Guru Besar Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Pramusinto menilai wacana perubahan dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) terkait ...

Pemerintahan yang baik (good governance) terbentuk dari adanya sistem yang teroganisir secara baik yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntanbilitas, partisipatif, adanya rasa keadilan, efektif ...

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) secara resmi mengumumkan pembukaan Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2025 pada 7 Maret 2025. RBB 2025 ...

Di pemilu 2024, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak mendapat melewati ambang batas Parliementary threshold sehingga tidak memiliki kursi di DPR RI di Senayan. Hal ini mengalami degradasi ...

Dua PR besar politik kita hari ini, yakni merebaknya politik uang dan membesarnya feodalisme politik. Bukannya bisa ditekan atau dikurangi, pengaruh politik uang dan feodalisme politik malah semakin ...