#PENUNTUTAN

Ombudsman RI menyarankan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) mengatur mekanisme keadilan restoratif diterapkan pada pidana dengan ancaman hukuman di bawah 4 ...

Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) menuntaskan penanganan kasus dugaan pelecehan seksual sejumlah mahasiswi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram dengan menyerahkan tersangka ...

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebutkan salah satu dari 17+8 Tuntutan Rakyat yang meminta penguatan Komisi Nasional (Komnas) HAM masuk dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 ...

Kasus seorang ustadz yang menjadi petinggi pada sebuah yayasan pondok pesantren di Kabupaten Lombok Barat (lobar), Nusa Tenggara Barat, yang menyetubuhi sejumlah santriwatinya kini masuk tahap ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menggandeng auditor menghitung kerugian dalam kasus dugaan korupsi pemanfaatan aset milik pemerintah provinsi secara ilegal berupa lahan seluas 65 hektare di ...

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barattelah menyelesaikan 54 perkara tindak pidana kejahatan sejak Januari hingga Juli 2025 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau ...

Abolisi dan amnesti merupakan dua bentuk hak prerogatif Presiden yang berkaitan dengan penghapusan konsekuensi hukum pidana. Meski serupa, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam cakupan serta ...

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menerima pelimpahan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) dari penyidik kepolisian dalam perkara tindak pidana kekerasan ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai ada ketidaksinkronan antara Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dengan UU ...

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengusulkan agar forum Mahkamah Agung (MA), Kementerian Hukum (Kememkum), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bisa ...