#PERATURAN DAERAH

Politik hukum Program Pengembangan Daerah Pemilihan (P2DP) atau yang populis dalam narasi publik sebagai “dana pokok pikiran (POKIR) dewan” seolah tidak berdaya untuk melepaskan diri dari ...

Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Muzihir mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi NTB untuk secepatnya melakukan penyesuaian sejumlah pos anggaran sesuai dengan ...

Kementerian Dalam Negeri meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penyesuaian anggaran perjalanan dinas dalam postur APBD Perubahan 2025. Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, ...

Jumlah peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima Tahun 2025 terus bertambah. Hingga Kamis (23/10) sore, tercatat tiga orang tambahan pendaftar ...

Dekan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri (Fatepa) Universitas Mataram Dr. Satrijo Saloko dilaporkan ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat terkait dugaan membuat keterangan palsu atas ...

Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat sedang merancang koperasi khusus bagi para pekerja migran untuk masuk dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Pekerja Migran ...

Pada suatu senja di pesisir Sekotong, Lombok Barat, terhampar keindahan laut yang memikat, dengan air jernih, angin sepoi, dan pulau mungil yang seolah menjadi mercu daya wisata masa depan. Namun ...

Pembangunan pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah berada pada titik krusial. Di satu sisi, pemerintah daerah berupaya memperkuat citra NTB sebagai destinasi unggulan nasional, dengan ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan tidak pernah mengeluarkan izin reklamasi laut di Gili Gede di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. "Mereka mengajukan ...

Program Kartu Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat yang dicanangkan bupati setempat menjadi contoh praktik bagi kepala Dinas Kesehatan seluruh Indonesia pada pertemuan nasional monitoring dan evaluasi ...