#PERPPU

Sejumlah organisasi kepemudaan dan Banom Nahdlatul Ulama di Nusa Tenggara Barat mengeluarkan pernyataan sikap mendukung Perppu No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ...

Deputi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Dr Sujatmiko mengatakan Peraturan Pengganti ...

Mataram (Antara NTB)- Ratusan warga Kota Mataram, yang tergabung dalam "Gerakan Serentak", Rabu, melakukan aksi unjuk rasa menolak pemilihan kepala daerah (Pilkada) ditunda hingga tahun 2017. ...

Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh menilai Presiden Joko Widodo belum perlu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait pilkada meski tujuh daerah ...

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk memperpanjang masa jabatan kepala daerah ...

Bakal calon wakil wali kota HMS Kasdiono menyatakan menunggu keputusan pemerintah terkait peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pilkada sehubungan ...

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat mengajak pengelola media ikut mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah yang akan digelar ...

Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Barat hingga kini belum menyusun tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada Desember 2015. Komisioner KPU Sumbawa ...

Mataram, (Antara NTB)- Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengatakan siap maju mencalonkan diri kembali menjadi kepala daerah apabila dianggap memenuhi syarat. "Saat ini revisi ...

Mataram, (Antara NTB)- Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Bedi Safarwadi mengatakan, kepastian persyaratan calon kepala daerah masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah ...