#PILKADA SERENTAK 2024

Kementerian Dalam Negeri menyusun formulasi remunerasi kepala daerah melalui opsi peningkatan pagu upah pungut, penambahan biaya operasional, hingga pengaturan insentif dari badan usaha milik daerah ...

Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, Assoc. Prof. Dr. Sulistyowati, S.H., M.H., mendorong pemerintah dan pembentuk undang-undang melakukan pembaruan menyeluruh terhadap regulasi ...

Direktur Democracy and Election Empowerment Partnerhsip (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, menilai usulan pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke DPRD bukan sekadar solusi teknis atas biaya ...

Beberapa hari lalu saya membaca dan menyaksikan salah seorang penggiat, peneliti juga sekaligus akademisi pemilu dan demokrasi Universitas Indonesia, Titi Anggraini dalam sebuah forum yang berdiskusi ...

Pragmatisme Pemilu, Gagal hasilkan Pemimpin berintegritas Dalam dunia politik modern, wacana tentang kekuasaan dan perlawanan rakyat kecil terus menjadi topik hangat yang ...

Setelah dua bulan kursi kosong ditinggal almarhumah Swastari Haz, akhirnya Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk sisa ...

Mahasiswa dan alumni Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat menggugat Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam keterangan tertulis diterima di Mataram, Kamis, sidang pendahuluan ...

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penyelenggaraan yang berdekatan antara pemilu nasional dan daerah/lokal menjadikan partai politik (parpol) mudah ...

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan. ...

Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana kembali terpilih memimpin DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar NTB yang digelar di Kota Mataram, Minggu. ...