Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah untuk memperpanjang kebijakan hapus piutang macet, baik melalui hapus buku maupun hapus tagih, bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ...
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap kebijakan penghapusan utang lama bagi petani kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang sempat menuai penolakan dari kalangan pimpinan perbankan. ...
Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memperpanjang kebijakan penghapusan sanksi administrasi berupa denda tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 31 Oktober 2025. ...
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini kinerja pembiayaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) tetap positifhingga berakhirnya insentif untuk mobil listrik impor utuh (completely ...
Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyatakan akan meninjau secara menyeluruh skema pembayaran utang proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebekoleh KAI kepada PT Adhi Karya (Persero) ...
DPRD Nusa Tenggara Barat menyoroti penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp500 miliar di dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggota DPRD NTB, Abdul Rahim ...
Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, melakukan verifikasi terhadap warga yang terdampak banjir untuk mendapatkan program gratis pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) ...
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama DPRD telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ...
Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menghapus sanksi administrasi atau denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebelum tahun 2025 bagi wajib pajak di Mataram ...
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat industri keuangan syariah Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif hingga Juli 2025, baik dari sisi pasar modal, reksa dana, maupun intermediasi sektor ...