#SENGKETA LAHAN

Catatan dari pegunungan Sumbawa Barat, 1955 Bayangkan sebuah desa yang tidak bisa bertahan tanpa separuh penghuninya. Bukan dalam pengertian kiasan. Dalam pengertian yang paling harfiah: jika ...

Pemerintah Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB)mewajibkanpengembang perumahan untuk menyisihkan dua persen dari total luas lahan untuk penyediaan lahan pemakaman umum sebagai upaya ...

Kementerian Dalam Negeri menyusun formulasi remunerasi kepala daerah melalui opsi peningkatan pagu upah pungut, penambahan biaya operasional, hingga pengaturan insentif dari badan usaha milik daerah ...

Kementerian Dalam Negeri sedang menyiapkan desain formasi ideal jumlah provinsi, kabupaten, dan kota sebagai arah baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Wakil Menteri Dalam ...

Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi mendorong pemerintah mempercepat pembangunan jaringan irigasi pada bendungan yang telah dibangun agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. "Memang ...

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota MataramProvinsi Nusa Tenggara Barat segera menerapkan regulasi yang mewajibkan seluruh pengembang perumahan mengalokasikan dua persen ...

Kuasa hukum I Gusti Bagus Hari Sudana Putra mendorong aparat penegak hukum menyelidiki dugaan korupsi dalam proses ruislag lahan eks SMPN 2 Gunungsari, Lombok Barat, setelah sengketa kepemilikan ...

Mahkamah Agung RI dalam amar putusan nomor: 483 PK/PDT/2026, menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) dalam sengketa lahan SMPN 2 ...

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penyediaan data wilayah yang akurat, penataan ruang, dan pendekatan koordinatif untuk menyelesaikan sengketa lahan antara TNI Angkatan Laut (TNI AL) ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong pengungkapan fakta secara objektif dan transparan terkait kasus sengketa penanaman modal proyek vila Marina Bay City di Kecamatan Sekotong, ...