#SENGKETA LAHAN

Kumpulan berita sengketa lahan, ditemukan 214 berita.

Legislator minta Pemprov Jakarta fasilitasi mediasi sengketa apartemen

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, segera turun tangan dengan ...

Persija Jakarta umumkan lepas Raka Cahyana

Persija Jakarta mengumumkan melepas pemain belakang Raka Cahyana Rizky pada bursa transfer kali ini dengan skema transfer ke salah satu klub peserta Liga 1 Indonesia. Dilansir dari unggahan instagram ...

Masjid mesti bisa berperan majukan perekonomian

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla mengingatkan agar masjid bisa memaksimalkan fungsi dan perannya dalam memajukan perekonomian masyarakat saat membuka Rapat Kerja Nasional ...

Infrastruktur Papua Pegunungan harus segera dibangun

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan guna ...

Polisi bongkar bangunan posko ormas di Cilincing Jakut

Kepolisian Sektor (Polsek) Cilincing, Polres Metro Jakarta Utara, membongkar satu unit bangunan permanen yang dijadikan posko organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berdiri di Jalan Tipar Cakung ...

Nelayan di Mataram terdampak eksekusi lahan, pemkot siap fasilitasi

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, siap memfasilitasi nelayan jika terdampak eksekusi lahan karena terindikasi menempati lahan milik orang lain seluas 6.400 meter persegi di RT08, ...

Mantan Bupati Lombok Timur kembali diperiksa atas kasus lahan MXGP

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memeriksa mantan Bupati Lombok Timur M. Ali Bin Dachlan terkait kasus pembelian lahan miliknya seluas 70 hektare oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa di kawasan ...

PN Mataram eksekusi sengketa lahan 5,61 ha di Gili Sudak Lombok Barat

Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Nusa Tenggara Barat, melaksanakan eksekusi putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) Nomor: 366 PK/Pdt/2023 atas objek sengketa lahan seluas 5,61 hektare di ...

Sertifikat tanah periode 1961-1997 rawan diserobot

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahidsertifikat tanah yang terbit pada tahun 1961 hingga 1997, berpotensi rawan diserobot karena tidak ...

BPN fokus selesaikan hak tenurial dengan TORA di NTB

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat fokus untuk menyelesaikan hak tenurial dengan TORA yang mengarah pada hasil pelepasan kawasan hutan dan penataan batas ...