#SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Kumpulan berita sertifikat elektronik, ditemukan 118 berita.

Kejati akan limpahkan kasus reklamasi Pantai Amahami ke Kejari Bima

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat akan melimpahkan penanganan kasus dugaan korupsi terkait adanya 28 sertifikat hak milik (SHM) milik perorangan yang terbit di atas lahan reklamasi kawasan Pantai ...

Tujuh layanan prioritas percepat pelayanan pertanahan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan, terdapat tujuh layanan prioritas untuk mempercepat serta mempermudah pelayanan pertanahan dan tata ruang bagi ...

Sertifikasi tanah Jakarta bisa jadi contoh daerah lain

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menyatakan, capaian sertifikasitanah di Provinsi DKI Jakarta mencapai 98,6 persen ...

Sertifikat tanah elektronik permudah akses masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah meluncurkan sertifikat tanah elektronik, dan pelayanan ini dinilai mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya. ...

Kejati NTB secara maraton periksa saksi kasus korupsi lahan Amahami

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat secara maraton memeriksa saksi kasus dugaan korupsi terkait adanya 28 sertifikat hak milik (SHM) milik perorangan yang terbit di atas lahan reklamasi kawasan ...

Kemnaker mengingatkan pentingnya tahap akhir Magang Nasional Batch I

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan peserta, operator perusahaan, dan mentor Program Magang Nasional (MagangHub Kemnaker) Batch I untuk menuntaskan seluruh tahapan akhir program ...

Kejati NTB periksa 20 saksi kasus korupsi reklamasi Amahami Kota Bima

Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memeriksa 20 saksi dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait adanya 28 sertifikat hak milik (SHM) milik perorangan yang terbit di atas lahan ...

Indonesia perkuat aturan perdagangan karbon hutan lewat Permenhut 6/2026

Pemerintah Indonesia memperkuat aturan perdagangan karbon hutan melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Skema Offset Emisi Gas ...

Permenkum baru mempercepat durasi pemeriksaan substansif merek

Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 5 Tahun 2026 mempercepat durasi pemeriksaan substantif merek menjadi 30 hari sampaimaksimal 90 hari kalender apabila terjadi usul tolak. Batas waktu ...

Belasan pejabat diperiksa dalam kasus reklamasi Amahami Kota Bima

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memeriksa belasan saksi kasus dugaan korupsi dari adanya penerbitan 28 sertifikat hak milik (SHM) dengan nama perorangan di atas lahan reklamasi kawasan pantai ...