#TAPD NTB

Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat meminta pendapat ahli pidana terkait dugaan korupsi penerimaan "dana siluman" dalam pengelolaan anggaran pokok pikiran (pokir) ...

Publik tengah dibuat hiruk pikuk terkait kabar "penggunaan" (lebih tepatnya "pergeseran") dana BTT (Belanja Tidak Terduga) pada APBD 2025. Ada pendapat beragam yang muncul baik ...

Praktisi hukum, M Ihwan mendukung langkah DPRD Nusa Tenggara Barat menggunakan hak politiknya dalam menyikapi persoalan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD NTB 2025 senilai Rp500 ...

Sejumlah berita menarik di Nusa Tenggara Bartpada Rabu (8/10) yang perlu dibaca publik. Berikut rangkuman berita Antara NTB yaitu: 1.Dua mantan pejabat Pemprov NTB diperiksa kejati ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memanggil jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait adanya penerimaan "uang siluman" yang muncul dalam pengalokasian dana pokok pikiran atau ...

Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Baiq Isvie Rupaeda meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi untuk menjelaskan pada publik terkait pengelolaan alokasi dana Belanja Tidak ...

DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD tahun 2025. Anggota Banggar DPRD NTB Muhammad Aminurlah mengatakan sesuai Permen Nomor 12 ...

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mengusulkan tambahan petugas operator insinerator dan satgas kebersihan sebagai langkah penanganan sampah di kota itu. ...

Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Wirajaya mengungkapkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB baru bisa ...

Pemeriksaan dua Wakil Ketua DPRD NTB oleh Kejaksaan Tinggi NTB pada 25 Juli 2025 menandai babak baru pengawasan terhadap dana pokok pikiran (pokir) DPRD. Lalu Wirajaya dan Yek Agil Al Haddar ...