Komisi IV Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup DPRD Nusa Tenggara Barat, mengusulkan agar pemerintah memberikan izin 16 blok wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang sudah disetujui oleh ...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta Pemerintah Provinsi NTB mencoret anggaran sebesar Rp400 miliar yang bersumber dari belanja wajib, dana alokasi khusus serta ...
Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB)Baiq Isvie Rupaeda menegaskantidak pernah sekali pun melarang anggota DPRD setempat menggunakan hak politiknya terkait kebijakan pemerintah daerah, ...
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Nusa Tenggara Barat (NTB) menilai pemerintah provinsi tidak serius memberantas keberadaan tambang ilegal yang kini marak di wilayah ...
Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Fathul Wahid menegaskan bahwa pengelolaan bisnis pertambangan bukan wilayah perguruan tinggi. Hal itu disampaikan Fathul di Yogyakarta, ...
Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menyorotisikap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang asal mencoret anggaran untuk pengawasan tambang ilegal padaDinas Energi dan Sumber Daya ...
Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat M Nashib Ikroman menyesalkan sikap pemerintah provinsi yang kebut eksekusi program kegiatan di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan ...
DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebut penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 oleh pemerintah provinsi hanya semacam aksi mengambil untung. Anggota DPRD Provinsi NTB, ...
Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ditargetkan Rp478,42 miliuar pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2025. Juru bicara Banggar DPRD ...
Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial atau bansos dari program pokok pikiran (pokir) anggota dewan di wilayah itu sampai pemilihan kepala ...