Mataram (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat M Nashib Ikroman menyesalkan sikap pemerintah provinsi yang kebut eksekusi program kegiatan di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Bukannya melakukan penelaahan terhadap efektifitas penggunaan uang rakyat, justru di awal tahun ini hendak mengebut seluruh eksekusi program kegiatan secara membabi buta," kata Anggota DPRD NTB M Nashib Ikroman di Mataram, Rabu.
Berbagai kritik atas kualitas APBD NTB 2025 sepertinya hanya angin lalu bagi Pemprov NTB. Hal ini mengindikasikan ada agenda tersembunyi dalam berbagai pelaksanaan anggaran tersebut sehingga justru dilakukan percepatan.
"Seharusnya dilakukan listing skala prioritas belanja yang akan dieksekusi. Bukan asal eksekusi," tegasnya.
Dikhawatirkan, percepatan eksekusi anggaran ini adalah kesepakatan politik TAPD dan Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih Iqbal-Dinda.
Baca juga: DPRD NTB sepakati penyertaan modal Jamkrida dan BPR
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar, sebab Ketua TAPD yang juga Sekda NTB HL Gita Ariadi dan Ketua Tim Transisi Iqbal-Dinda Adhar Hakim dalam penyampaian ke media justru kompak mengabaikan berbagai kritik atas kualitas APBD NTB 2025 yang buruk.
"Sekda merespon dengan jawaban tanpa utang belanja, sedangkan tim transisi merespon dengan menjawab tak miliki kewenangan. Ini kan maksudnya sama, senada dalam hal mengabaikan soal kualitas belanja APBD," katanya.
Sementara anggota DPRD Provinsi NTB, Indra Jaya Usman mengatakan apa yang dilakukan pemerintah provinsi melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hanya menggugurkan kewajiban secara prosedural penyusunan APBD supaya tidak melanggar aturan.
"Terkait dengan substansi memang masih jauh. Saya melihat APBD 2025 ini adalah APBD aji mumpung, mumpung terjadi transisi pemerintah, untuk tujuan semacam aksi mengambil untung (profit taking)," ujarnya.
Baca juga: DPRD panggil Dikbud NTB untuk minta penjelasan terkait kisruh DAK
Ia juga melihat penyusunan APBD 2025 tidak ada target yang substantif untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, membereskan urusan kesehatan dan pendidikan.
"Tidak nyambung antara kebijakan umum dan penjabaran angka-angka di APBD," kata pria yang disapa IJU ini.
Anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) II Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara ini mencontohkan anggaran hibah untuk satu perkumpulan olahraga yang mencapai Rp30 miliar.
"Ini kan ngeri sekali, uang sangat banyak untuk urusan hobi-hobi saja. Padahal tantangan kita untuk pengentasan kemiskinan," ujarnya.
Baca juga: Legislator minta Pemda NTB gencarkan sosialisasi PPN 12 persen
Mestinya kata dia melanjutkan harus ada hitungan yang jelas target pertumbuhan ekonomi berapa persen, dan efeknya pada lapangan pekerjaan yang tercipta dan semua itu harus terlihat jelas dari platform anggaran yang dicantumkan.
"Jangan narasi KUA-nya oke, eh tapi diterjemahkan ke angka justru ngehek. Penjabat Gubernur dan Sekda, harus benar-benar fokus dan berpihak, teliti yang detail. Jangan karena hanya jabatan sebentar lagi usai, terus tak acuh dengan kondisi provinsi ini," katanya.
Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil dukung DPRD interpelasi DAK Dikbud NTB
Baca juga: Legislator sebut APBD NTB 2025 hanya aksi ambil untung
Baca juga: Pemprov NTB klaim penyusunan APBD 2025 sudah sesuai ketentuan
Baca juga: DPRD nilai Pemprov NTB tidak serius atasi persoalan banjir tahunan
