#TEMUAN BPK RI

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berkomitmen mengawal dana desa sesuai Nawacita Presiden Joko Widodo, yang ingin membangun dan meningkatkan ...

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muhammad Amin mengatakan Pemerintah Provinsi NTB siap berkoordinasi dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan ...

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Sumbawa Barat menyatakan pemerintah daerah setempat tidak jujur mengenai alasan pemangkasan anggaran hibah pengawasan pilkada yang dialokasikan ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk keempat kalinya kembali menerima penghargaan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas ...

DPRD Nusa Tenggara Barat menyebutkan dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap belanja modal pemerintah provinsi tahun anggaran 2013-2014 ditemukan tidak kurang 1.360 ...

Komisi VI DPR-RI menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) kepada 27 badan usaha milik negara atau BUMN dalam RAPBN-P Tahun 2015 senilai Rp37,276 triliun."Dari 35 BUMN ...

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Barat menemukan adanya indikasi kerugian negara dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap belanja modal infrastruktur di ...

Mataram, (Antara)- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Yance Hendra Dirra mengatakan, pihaknya segera mengusulkan penghapusan aset bermasalah senilai Rp120 milar ke ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah tiga tahun berturut-turut yakni 2011, 2012, dan 2013. ...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 11 dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan terhadap Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah ...