#TEMUAN BPK

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mendukungrencana Gubernur DKIPramono Anung yang akan membangun rumah sakit tipe A di lahan RS Sumber Waras selamatidak ada masalah hukum. ...

Kementerian Dalam Negeri meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penyesuaian anggaran perjalanan dinas dalam postur APBD Perubahan 2025. Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku mendalami permasalahan katering haji yang menjadi salah satu temuan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI dalam penyidikan kasus kuota haji. ...

Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat mengantongi hasil audit kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi dana pokok pikiran (pokir) DPRD Lombok Barat tahun anggaran 2024. ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menerima laporan dugaan korupsi dalam penyaluran dana hibah untuk sebuah partai politik pada tahun anggaran 2025. Juru Bicara Kejati NTB Efrien Saputera di ...

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyebutkan, alternatif pidana menjadi solusi dalam mengatasi kelebihan masa tahanan (overstaying) pada ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya salah satu hotel berbintang di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) menunggak pajak dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan pencatatan aset sesuai arahan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) hingga saat ini mencapai 95 persen. ...

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong komitmen seluruh pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan ...

Badan Anggaran DPRD Nusa Tenggara Barat, meminta Gubernur Lalu Muhamad Iqbal melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan keuangan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Gerbang NTB Emas (GNE). ...