Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan rencana penggunaan kendaraan dinas (randis) bertenaga listrik bagi pejabat di lingkungan pemerintah provinsi setempat mulai tahun 2026 untuk efisiensi anggaran.
"Ini sudah diperhitungkan dengan baik, dikalkulasikan dengan baik, sehingga niat baiknya untuk efisiensi itu betul-betul terlaksana dan terjadi," ujarnya di Mataram, Sabtu.
Penegasan ini disampaikan Gubernur NTB menyikapi polemik rencana pengadaan mobil listrik dengan sistem sewa senilai Rp14 miliar untuk kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2026.
Menurut ia, sesuatu hal yang wajar jika ada dinamika dari para wakil rakyat yang mempertanyakan rencana pengadaan mobil listrik tersebut sebagai fungsi kontrol legislatif kepada eksekutif.
"Itu maksudnya jangan sampai kebijakan ini untuk coba-coba dan itu memang tugas DPRD untuk mengingatkan kita," tegas Iqbal.
Baca juga: Legislator soroti rencana pengadaan kendaraan listrik di Pemprov NTB
Orang nomor satu di Pemprov NTB ini menegaskan bahwa penggunaan randis dengan sistem sewa jauh lebih efisien daripada mempertahankan randis berbahan bakar fosil atau BBM yang setiap tahun anggaran pemeliharaannya sangat besar.
"Pemeliharaan itu berat. Kalau sewa kita tinggal pakai. Rusak tinggal balikin ganti dengan yang baru. Itu juga sudah tren di mana-mana," ujarnya.
Menurut dia, tugas pokok dan fungsi pemerintah itu adalah melayani masyarakat. Oleh sebab itu, jauh lebih baik biaya pemeliharaan randis tersebut bisa dialihkan untuk dipakai memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Terlebih lagi, setiap tahun persoalan randis ini selalu menjadi temuan BPK.
"Jadi, lebih baik energi kita berikan untuk pelayanan publik. Dan ini sudah jadi temuan bertahun-tahun BPK yang belum kita tindak lanjuti," katanya.
Baca juga: Kendaraan dinas di NTB siap beralih ke kendaraan listrik
Sebelumnya, DPRD NTB menyoroti rencana pemprov untuk melakukan pengadaan kendaraan dinas listrik pada tahun 2026.
Anggota DPRD NTB Muhamad Aminurlah mempertanyakan rencana pengadaan mobil listrik tersebut di tengah kondisi defisit anggaran. "Kami menyayangkan langkah yang di ambil pemerintah daerah itu," ujarnya.
Menurut ia, seharusnya prioritas pemerintah daerah merapikan aset dan melakukan inventarisasi kendaraan, bukan menambah belanja baru yang tidak mendesak.
"Justru pengadaan ini menambah beban buat APBD," kata Haji Maman, sapaan akrabnya.
Total anggaran penyewaan randis listrik ini mencapai Rp14 miliar. Rencana pengadaan sewa randis listrik dilakukan tahun 2026.
Dalam satu OPD akan disiapkan dua mobil listrik. Satu mobil listrik sebagai kendaraan operasional OPD dan satu mobil listrik untuk digunakan kepala OPD.
Baca juga: Mobil listrik dinas sudah masuk proses pengadaan di Jakarta
