Mataram (ANTARA) - DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), menyoroti rencana pemerintah provinsi yang melakukan pengadaan kendaraan dinas listrik di tahun 2026 di tengah defisit anggaran.
Anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah mempertanyakan rencana pengadaan mobil listrik senilai lebih dari Rp8 miliar tersebut di tengah kondisi defisit APBD.
"Kami menyayangkan langkah yang diambil pemerintah daerah itu," ujarnya di Mataram, Jumat.
Ia menilai seharusnya prioritas pemerintah daerah merapikan aset dan melakukan inventarisasi kendaraan, bukan menambah belanja baru yang tidak mendesak.
"Justru pengadaan ini menambah beban buat APBD," kata Haji Maman sapaan akrabnya.
Baca juga: Saat kendaraan listrik menjadi kebutuhan
Defisit anggaran Rp100 miliar dalam rancangan APBD 2026, bukan akibat turunnya pendapatan, tetapi karena belanja yang tidak terukur. Untuk itu, dirinya memperingatkan pemerintah agar tidak menutup defisit dengan skema penerimaan pembiayaan tanpa dasar yang jelas dan tanpa sumber yang pasti.
Selain pengadaan kendaraan dinas listrik, ia juga lambatnya pembahasan rancangan APBD NTB 2026. Menurutnya, molor-nya seluruh tahapan ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi cerminan lemahnya komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola anggaran yang tertib dan akuntabel.
Ia menekankan sejak awal pengajuan KUA-PPAS hingga agenda pembahasan rancangan perda APBD, seluruh jadwal yang diatur peraturan perundang-undangan "molor total". Kondisi ini, menurutnya, sangat berbahaya karena berpotensi menghasilkan APBD yang terburu-buru, penuh tambalan, minim kualitas, dan rawan salah sasaran.
"Bagaimana mau menghasilkan APBD berkualitas kalau jadwal-nya saja tidak dipatuhi," tegas anggota DPRD NTB Dapil VI Kota Bima, Dompu dan Kabupaten Bima ini.
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Kendaraan listrik, Jalan hijau baru NTB
Sementara Kepala Biro Umum Setda NTB Muhammad Riadi menjelaskan Pemprov NTB mengalokasikan anggaran Rp14 miliar untuk menyewa mobil listrik sebagai kendaraan dinas (Randis) pejabat. Awalnya anggaran yang disiapkan sebesar Rp8 miliar. Namun setelah dilakukan perhitungan, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp14 miliar.
"Kita akan sewa mobil listrik untuk kendaraan dinas pejabat eselon II. Awalnya anggaran yang dialokasikan Rp8 miliar jadi Rp14 miliar dalam setahun," kata Riadi.
Ia mengatakan dalam satu OPD akan disiapkan dua mobil listrik. Satu mobil listrik sebagai kendaraan operasional OPD dan satu mobil listrik untuk digunakan kepala OPD.
Rencana pengalihan mobol dinas dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik untuk menertibkan aset daerah berupa kendaraan dinas. Disamping itu, biaya pemeliharaan kendaraan dinas konvensional jauh lebih besar dibandingkan menggunakan mobil listrik dengan menyewa sehingga terjadi penghematan anggaran.
Baca juga: Kendaraan dinas di NTB siap beralih ke kendaraan listrik
